ISTANA GADUH OLEH STAFSUS MILENIAL, PRESIDEN JOKOWI PERLU SIAPKAN ORANG KOMPETEN DI BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

image Yanuar Anaba
JAKARTA, Pada saat dunia dihadapi masa sulit akibat Virus Corona ( Covid-19 ) Istana kembali dibuat gaduh oleh Staf Khusus Millenial Presiden Joko Widodo yaitu Andi Taufan Garuda Putra. Ia membuat kontroversi setelah diketahui mengirim surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI. Dalam surat tersebut, Andi Taufan memperkenalkan dirinya kepada semua camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden. Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus corona ( Covid-19) yang dilakukan oleh perusahaan pribadi staf khusus milenial itu, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha). Andi Taufan melibatkan perusahaannnya, Amartha, untuk melakukan edukasi seputar Covid-19 di desa-desa. Surat tersebut dikecam sebagian besar warganet meskipun memiliki tujuan yang mungkin baik. Mereka berpendapat, tindakan itu melibatkan perusahaan pribadi, apalagi sampai mengirimkan surat ke camat untuk membantu aktivitas perusahaannya merupakan hal yang tidak pantas.  Andi Taufan lantas menyampaikan permohonan maaf terkait keberadaan surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet dan ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia. Akibatnya staf khusus millenial lain yang memiliki perusahaan seperti Adamas Belva Syah Devara pun kini mulai menjadi perbincangan warganet tentang perusahaannya yaitu Ruangguru yang menyediakan platform Aplikasi Skill Academy untuk program pelatihan Kartu Prakerja. Skill Academy menjadi salah satu lembaga mitra kerja program kartu prakerja yang akan kecipratan anggaran pelatihan. Selain itu juga dari pemberitaan kumparan pada link berikut : https://bit.ly/2VfK8gR Bahwa Biografi Linkedin stafsus Gracia Billy Mambrasar juga mencuri perhatian. Hal ini lantaran profil LinkedIn yang ditulisnya. Dalam profilnya, Billy menulis sebagai staf khusus dan penasihat Presiden Jokowi. Ia merupakan salah satu dari 14 stafsus yag dimiliki Jokowi. Menariknya, Billy menulis bahwa ia memiliki kedudukan yang sama dengan seorang menteri. Ia bisa melapor langsung kepada Presiden. Selain itu, Billy menggambarkan posisinya setara dengan Lembaga West Wing di Amerika Serikat yang merupakan penasihat Presiden Amerika Serikat. Namun Billy memberikan konfirmasi dan penjelasan bahwa tugasnya sebagai stafsus sudah sesuai dengan Perpres Nomor 39 tahun 2018. Ia menjelaskan, bahwa bukan berarti kedudukannya setara dengan menteri. Polemik yang terjadi, kini membuat Stafsus milenial dipertanyakan tentang Tupoksi kerjanya. Apa sebenarnya kedudukan, fungsi, dan tugas staf khusus milenial itu ? Bagaimana mungkin staf khusus yang notabenya sebagai pembantu presiden bisa memberikan surat keluar tanpa berkoordinasi dg menteri ? Jika staf khusus statusnya hanya sebagai pembantu dan melekat pada pimpinan, artinya mereka bukan di dalam struktural, tentu tugasnya hanya menjadi pemberi usulan , masukan dan pertimbangan kepada pimpinannya saja, hanya kepada pimpinan ( Presiden, Wapres, Menteri).  Tentunya ini menjadi sorotan penting bagi kaum milenial dan siapapun ketika terjun di dunia pemerintahan atau birokrasi, tidak cukup dengan hanya memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitasnya saja. Namun Perlu juga pengetahuan tentang praktik birokrasi untuk pengelolaan sebuah pemerintahan. Kalau seperti ini terlihat semuanya seperti memiliki syarat kepentingan ( conflict of interest ) pada program yg mereka inisisi berkaitan dengan bisnis yang mereka miliki/pimpin. Keilmuan Tata kelola pemerintahan di bidang Birokrasi menjadi penting dan dibutuhkan bagi para pejabat publik untuk mengawal sebuah sistem pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik. Negara ini perlu diurus dengan benar bukan serampangan, jangan karena millenial dan inovatif bisa seenaknya bertindak apa saja, gegabah. Seharusnya ada orang yang paham tata kelola pemerintahan untuk mengingatkan, tanpa harus menghambat kreatifitas para stafsus milenial tersebut. Kalau udah seperti ini kan dampaknya ke presiden, yang saat ini sedang super sibuk memikirkan solusi terbaik membebaskan negara dan bangsa dari wabah virus corona berikut dampak-dampaknya. Dengan terjadinya kegaduhan ini, Tata Kelola pemerintahan di bidang birokrasi harus menjadi agenda baru pemerintahan Jokowi untuk menyiapkan orang - orang yang memiliki kompetensi dibidang tata kelola pemerintahan. Tujuannya agar lebih menertibkan anak buahnya supaya tidak overlaping dalam melaksanakan pengelolaan tugas negaranya. Pembekalan Keilmuan tentang good governance bagi milenial dan pejabat publik sangat penting. Mereka perlu dibekali pengetahuan terkait tata kelola pemerintahan dan ilmu administrasi Negara. Adapun 8 prinsip good governance menurut The UN Development Program (UNDP) pada tahun 1997  yakni : 1. Kesetaraan untuk  berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan 2. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (responsiveness) 3. Kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai consensus bersama. 4. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani. 5. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan 6. Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum. 7. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi. 8. Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif. Konsep serupa juga terdapat dalam UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, yakni: 1. Asas kepastian hukum 2. Asas tertib penyelenggaraan negara 3. Asas kepentingan umum 4. Asas keterbukaan 5. Asas proporsionalitas 6. Asas profesionalitas 7. Asas akuntabilitas Prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, actor dan implementasinya.